Miliarder Amerika Serikat (AS) yang juga memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), Elon Musk, memberikan peringatan terbaru akan kondisi keuangan negara itu.

Hal ini ia sampaikan setelah dalam beberapa pekan terakhir dirinya mengeluarkan serangkaian manuver untuk memangkas pengeluaran.

Dalam pernyataannya, Selasa waktu setempat, Musk menyebut AS menuju kebangkrutan apabila tidak ada pemangkasan anggaran.

Secara khusus, Musk menunjuk pada defisit anggaran negara, yang mencapai US$ 1,8 triliun (Rp 29.475 triliun) pada tahun fiskal lalu, dan menargetkan pembayaran bunga tinggi atas utang publik.

“Tidaklah opsional bagi Washington untuk mengurangi pengeluaran federal. Itu penting,” ujarnya dikutip AFP, Rabu (12/2/2025).

Pernyataan ini muncul saat pemerintahan Donald Trump menemukan dirinya dalam jalur yang bertabrakan dengan pengadilan AS, karena hakim federal mempertanyakan legalitas tindakan pemangkasan biaya Gedung Putih.

Diketahui, rencana pemangkasan anggaran Trump, telah menutup beberapa lembaga federal dan merumahkan sejumlah pegawai.

Berbagai tuntutan hukum berupaya menghentikan apa yang oleh para penentangnya digambarkan sebagai perebutan kekuasaan yang ilegal.

Sementara itu, tim Musk telah bergerak melalui lembaga-lembaga federal untuk membekukan program bantuan dan mendorong pengurangan tenaga kerja.

Ketika diminta untuk menanggapi penentangnya, Musk mengatakan bahwa warga Amerika memilih “reformasi pemerintah yang besar,” sebuah isu yang sering kali dibicarakan oleh Trump dalam forum kampanye umum.

“Saya berusaha untuk bersikap se-transparan mungkin,” tambah Musk, ketika ditanya tentang potensi konflik kepentingan.

Peran Musk sendiri menghadapi kritik sebagian karena perusahaannya telah memiliki kontrak besar dengan pemerintah AS.

Tim reformasi DOGE telah memicu kekhawatiran di antara para kritikus juga dengan mendapatkan akses melalui Departemen Keuangan AS ke data sensitif.

|CNBC Indonesia|