Ekonomi dunia tidak sedang baik-baik saja. Kabar kurang bagus berhembus dari Panasonic, perusahan raksasa elektronik asal Jepang.

Adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang mencatat bakal ada ribuan buruh yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).

Jumlahnya pun tidak tanggung-tanggung. Sekitar 7.000 buruh dalam ekosistem perusahaan Panasonic menanti takdir.

Presiden KSPI, Said Iqbal menuturkan informasi PHK sudah disiarkan Panasonic Holdings. Prediksinya, 10.000 pekerja Panasonic global akan terkena dampak, dengan 7.000 diantaranya merupakan pekerja di Indonesia.

“Sampai saat ini memang belum ada pengumuman resmi mengenai PHK di Indonesia. Namun, kita tidak bisa menutup kemungkinan akan adanya PHK, terutama bagi pekerja kontrak dan sebagian kecil pekerja tetap,” ujar Iqbal dalam keterangannya, Senin (12/5/2025).

Dia menyebut, saat ini terdapat sekitar 7.000 Lo hingga 8.000 pekerja Panasonic di Indonesia yang tersebar di 7 pabrik. Diantaranya, 2 di DKI Jakarta, 2 di Bekasi, 1 di Bogor, 1 di Pasuruan, dan 1 di Batam.

Jenis industri yang dijalankan meliputi pabrik baterai, alat kesehatan, peralatan rumah tangga, hingga distribusi elektronik bermerek Panasonic.

“Buruh Panasonic di Indonesia saat ini diliputi kekhawatiran,” ungkapnya.

Minta Pemerintah Bertindak

Lebih lanjut, Iqbal meminta pemerintah untuk mengambil langkah antisipasi. Dia tak ingin kebijakan perusahaan elektronik itu secara global itu berdampak ke buruh di Tanah Air.

“Jangan sampai kebijakan PHK global dijadikan alasan untuk melakukan PHK massal di Indonesia, apalagi terhadap pekerja yang statusnya kontrak atau outsourcing. Pemerintah harus segera bertindak, jangan menunggu gejolak,” tegasnya.

KSPI dan Partai Buruh mendesak pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah di lokasi pabrik untuk segera melakukan langkah antisipasi.

Termasuk membuka dialog dengan manajemen Panasonic dan serikat pekerja untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak buruh.

Transparansi

KSPI dan Partai Buruh juga menekankan pentingnya transparansi dan pelibatan serikat pekerja dalam setiap proses restrukturisasi atau efisiensi, guna mencegah PHK sepihak yang merugikan buruh.

“Kita minta ada audit dan pengawasan ketat, serta jaminan bahwa buruh tidak menjadi korban dari keputusan bisnis global,” pungkas Iqbal.

PHK Massal Panasonic

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri buka suara soal kabar Panasonic Holdings yang mengumumkan rencana PHK massal. Sebanyak 10.000 karyawan dikabarkan bakal terdampak PHK.

Indah menyebut rencana PHK Panasonic dilakukan untuk mayoritas karyawan di Jepang. Menurutnya tidak ada laporan dari Panasonic Indonesia terkait rencana melakukan PHK karyawan.

“Itu berita 10.000 buruh PHK kan dari Jepang untuk Panasonic di seluruh dunia, mayoritas di Jepang. Kalau di Indonesia sampai hari ini tidak ada rencana PHK di Panasonic Indonesia. Info ini dari Ketua Serikat Pekerja Panasonic Indonesia,” kata Indah, Senin (12/5/2025).

Indonesia Basis Produksi

Menanggapi pemberitaan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) di Panasonic Holdings, Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief, menegaskan bahwa PHK tersebut tidak terjadi di Indonesia.

Menurutnya, Indonesia tetap menjadi salah satu basis produksi penting bagi Panasonic di kawasan Asia Tenggara.

“PHK yang terjadi di Panasonic Holdings tidak berdampak pada operasional Panasonic di Indonesia. Pabrik di Indonesia justru menjadi basis ekspor ke lebih dari 80 negara, yang mencerminkan daya saing industri elektronik nasional yang sangat kuat,” ujar Febri di Jakarta, Senin (12/5).

|Liputan 6|Detik|