Pemerintah Indonesia berencana meluncurkan dua jenis sekolah baru yaitu Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat.
Kedua sekolah ini dirancang dengan tujuan yang berbeda, namun keduanya menuai sorotan karena konsep pendidikan yang ditawarkan.
Sekolah Garuda akan dinaungi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Mengutip Bloomberg Technoz, Mendiktisaintek Satryo Brodjonegoro menjelaskan Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggulan Garuda akan menyediakan jalur istimewa bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Program ini rencananya dimulai pada Januari 2025, dengan target utamanya adalah menghasilkan lulusan yang siap masuk ke perguruan tinggi berkelas dunia, seperti Universitas Harvard, Cambridge, atau Oxford.
Sekolah ini menempatkan siswa di asrama dan menggunakan kurikulum internasional yang dipadukan dengan kurikulum nasional.
Selain itu, guru yang mengajar di SMA Unggulan Garuda akan dipilih dengan seleksi ketat, dengan kualifikasi dan reputasi internasional.
Pemerintah menargetkan hingga 2029 sudah ada 40 SMA Unggulan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Lokasi yang sudah direncanakan untuk pembangunan Sekolah Garuda adalah Ibu Kota Nusantara (IKN), Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sebagai bagian dari program ini, Kemendiktisaintek juga berencana untuk mengubah 20 sekolah yang sudah ada di berbagai provinsi menjadi sekolah unggulan.
Beberapa sekolah yang diidentifikasi untuk menjadi sekolah unggulan termasuk SMA Taruna Nusantara di Magelang, SMA Pradita Dirgantara, Boyolali, dan SMAN Bali Mandara di Kabupaten Buleleng.
Di sisi lain, Sekolah Rakyat akan dijalankan oleh Kementerian Sosial dan ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin yang kesulitan mengakses pendidikan.
Sekolah Rakyat juga berencana menempatkan siswa di asrama dengan tujuan untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menguraikan bahwa sekolah ini juga akan memastikan asupan gizi yang memadai bagi siswa.
“Jika orang tuanya miskin jangan sampai anaknya jadi miskin. Ini harus diputus dengan menyekolahkan mereka,” kata Gus Ipul.
Tujuan utama dari program ini adalah untuk memutus rantai kemiskinan, dengan memberikan akses pendidikan kepada anak-anak yang sebelumnya tidak dapat terjangkau oleh sekolah negeri.
Pemerintah merencanakan uji coba Sekolah Rakyat di tiga titik di Jabodetabek, yang rencananya dilaksanakan secara gratis.
Kritik Terhadap Bahaya Kesenjangan
Namun, program ini menuai kritik dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), yang khawatir adanya kesenjangan yang lebih dalam akibat perbedaan jenis sekolah ini.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai bahwa pemisahan siswa berdasarkan latar belakang sosial-ekonomi dapat mengarah pada diskriminasi dan ketidaksetaraan serta bertentangan dengan kebijakan pendidikan inklusif.
Menurutnya, program ini berpotensi menghidupkan kembali sistem pendidikan eksklusif yang berdasarkan pada kasta, mengingatkan pada era kolonial Belanda, di mana ada sekolah khusus anak keturunan penjajah, sekolah khusus pribumi, sekolah untuk para ningrat, dan sekolah untuk rakyat.
“Kita ini sudah merdeka, mengapa sistem kasta dan segragasi era kolonial, kita praktikkan dan tanamkan kembali di sekolah-sekolah, enggak bahaya ta? Kita sudah punya pasal 31 UUD 1945 yang menyetarakan hak semua anak Indonesia, tapi mengapa perintah punya ide untuk memberikan layanan yang diskriminatif berdasarkan kasta dan prestasi?” kritik Ubaid lewat keterangan tertulisnya kepada Tempo, Kamis (16/1/2025).
Anak-anak dari keluarga miskin tetap terperangkap dalam siklus ketidaksetaraan, sementara anak-anak dari keluarga lebih mampu mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari sekolah unggulan.
Dalam hal ini, JPPI mengingatkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih jauh dari memadai, dengan kesenjangan yang cukup besar antar sekolah di berbagai daerah.
Data dari PISA 2022 menunjukkan bahwa kesenjangan mutu pendidikan menjadi salah satu masalah utama yang harus diatasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.
|CNA|
