Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres, dan sejumlah negara dunia terus menyuarakan penolakannya terhadap rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang ingin mencaplok Gaza, Palestina, dan merelokasi warga di wilayah itu.
Mereka menuturkan hal ini berpotensi memicu ‘pembersihan etnis’.
Pada Rabu (5/2/2025), Guterres menyebutkan bahwa menghindari segala bentuk pembersihan etnis adalah sesuatu yang utama dan harus dilakukan oleh dunia.
“Sangat penting untuk menghindari segala bentuk pembersihan etnis setelah presiden AS mengatakan bahwa ia ingin ‘memiliki’ Gaza dan memukimkan kembali penduduk Palestina di tempat lain,” ucapnya dalam sebuah pernyataan yang dikutip The Guardian.
Gelombang kemarahan dan kecaman internasional yang luar biasa luas menyusul pengumuman mengejutkan Trump setelah pertemuan dengan perdana menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Jerman memperingatkan bahwa rencana itu melanggar hukum internasional dan presiden Brasil menggambarkannya sebagai ‘tidak dapat dipahami’.
China juga menyatakan menentang ‘pemindahan paksa’ yang akan dilakukan oleh Trump ini.
Indonesia juga telah menyuarakan penolakannya untuk rencana pencaplokan Gaza oleh AS.
“Tindakan semacam itu akan menghambat terwujudnya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sebagaimana dicita-citakan oleh Solusi Dua Negara berdasarkan perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” kata Kemlu RI dalam akun X-nya.
“Indonesia menyerukan kepada komunitas internasional untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional, khususnya hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri serta hak mendasar untuk kembali ke tanah air mereka.”
Malaysia pun turut menyampaikan pernyataan yang keras atas rencana Trump untuk mencaplok Gaza. Kuala Lumpur mengatakan tindakan itu merupakan suatu tindakan pembersihan etnis.
“Malaysia menentang keras usulan apa pun yang dapat menyebabkan pemindahan paksa atau pemindahan warga Palestina dari tanah air mereka. Tindakan tidak manusiawi tersebut merupakan pembersihan etnis dan merupakan pelanggaran hukum internasional dan berbagai resolusi PBB,” ujar pernyataan resmi Malaysia dikutip Reuters.
Meski begitu, Trump tidak terpengaruh oleh kritik global itu. Ia mengatakan kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih bahwa ‘semua orang menyukai (rencana tersebut)’, dan dalam forum lainnya, menegaskan bahwa tindakannya dapat menciptakan ribuan lapangan kerja.
“Saya melihat posisi kepemilikan jangka panjang, dan saya melihatnya membawa stabilitas besar ke bagian Timur Tengah itu dan mungkin seluruh Timur Tengah,” ujar orang nomor satu AS itu.
“Ini bukan keputusan yang dibuat dengan mudah, semua orang yang saya ajak bicara menyukai gagasan AS memiliki sebidang tanah itu,” tambahnya.
Sementara itu, PM Israel Benjamin Netanyahu mengatakan langkah Trump mengambil alih wilayah Palestina di Jalur Gaza dapat ‘mengubah sejarah’.
Pada konferensi pers bersama di Gedung Putih, Netanyahu juga mengatakan bahwa gagasan ini ‘perlu diperhatikan’.
|CNBC Indonesia|
