Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan bahwa dirinya telah bertemu dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh pada Rabu (22/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas upaya penguatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU.
“Tadi dengan Kepala BKN tadi kita bicara bagaimana penguatan ASN, terutama di Kementerian PU, di masa-masa mendatang. Bagaimana pun juga kan aparatur sipil negara itu kan bagian utama daripada statecraft-nya Pak Prabowo Subianto. Statecraft itu kan ada Polri, TNI, Intelijen, lagi-lagi kan ASN,” ujar dia kepada wartawan di Kantor Kementerian PU, Rabu (22/7/2026).
Dody menambahkan, kegiatan diskusi juga difokuskan pada peran BKN dalam membantu Kementerian PU untuk meningkatkan dan memperkuat kualitas ASN yang bertugas di instansi tersebut. Mengingat, ada banyak masalah dalam beberapa waktu terakhir yang melibatkan para ASN di lingkungan Kementerian PU, mulai dari bermain judol, manipulasi absen, hingga surat cuti bodong.
“Di sini ada banyak masalah, ada masalah absen, ada masalah judol, dan seterusnya. Nah itu kita ada diskusi bagaimana masalah-masalah itu kita bisa selesaikan, dan Kementerian ini, terutama ASN-nya itu dari waktu-waktu bisa lebih baik lagi dan lebih maju lagi,” jelasnya.
6.300 ASN PU Judol Ratusan Juta Rupiah
Dody Hanggodo menyatakan ada temuan sekitar 6.300 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU yang terlibat dalam kegiatan judi online (judol) berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Dirinya bilang, masalah keterlibatan judol menjadi hal yang cukup mengejutkan lantaran jumlah transaksi dari satu orang pegawai ASN saja bisa mencapai ratusan juta rupiah dan yang tertinggi satu orang bertransaksi senilai Rp 800 juta. Terlebih, terduga pelaku juga bukan eselon II, melainkan eselon IV atau V dan posisi yang tidak ada eselonnya.
“Tapi secara resmi ada surat resmi itu dari kepala PPATK kepada saya untuk menyerahkan data itu memang ada 6.300-an (pegawai ASN), menurut saya dari yang judol dan yang mengagetkan itu itu nilainya ada ratusan juta. Bingung saya itu bukan eselon II, eselon I bukan, eselon IV eselon 5 yang enggak ada eselonnya pertanyaan berikutnya kan uangnya dari mana? apakah dari pinjol atau yang lain,” ungkap dia.
Dody pun menyebut bahwa proses pemeriksaan perlu dilanjutkan. Untuk itu, inspektur jenderal perlu memeriksa para pegawai ASN di Kementerian PU yang diduga bermain judol hingga ratusan juta sekaligus menelusuri asal-muasal aliran dana yang dipakai untuk kegiatan tersebut. Sebab, hal yang dikhawatirkan adalah uang yang digunakan judol oleh ASN tersebut berasal dari uang rakyat.
Di sisi lain, Dody juga tidak ingin berprasangka buruk terhadap temuan ribuan ASN Kementerian PU yang diduga terlibat dalam judol. Proses pemeriksaan terkait judol ini akan diutamakan terhadap ASN yang bertransaksi sebesar Rp 10 juta ke atas. Sebaliknya, untuk pegawai yang transaksinya di bawah Rp 10 juta, kemungkinan akan diberi hukuman seperti teguran, peringatan, dan sanksi ringan.
“Tapi yang Rp 10 juta ke atas mungkin nanti akan ada pendalaman lebih lanjut, basically begini, basically kita tidak mau uang rakyat itu dipakai yang tidak ada tempatnya, kira-kira gitulah,” jelasnya.
Lebih jauh, Dody mengakui belum mengetahui secara pasti periode waktu transaksi judol oleh para ASN sebagaimana yang tercantum di surat PPATK. Meski sedang menunggu kepastian dari PPATK, ia memperkirakan data transaksi judol tersebut berada di periode 2024-2025.
Sumber : CNBC Indonesia. Foto : Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo saat ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Rabu (22/7/2026). (CNBC Indonesia/Elga Nurmutia)
